Tambat Tongkang Resmi Jadi Prioritas, Pemprov Kaltim Siapkan Fasilitas Pelabuhan Tambat di Sungai Lai dan Kunjang

 

(Foto: Kepala PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM – Pembangunan infrastruktur perhubungan sungai di Kalimantan Timur (Kaltim) terus digenjot di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi logistik dan keselamatan pelayaran.

 

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan bahwa pembangunan dan rehabilitasi dermaga di sejumlah titik strategis tetap menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.

 

Kepada awak media, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengungkapkan fasilitas tambat tongkang sangat mendesak, khususnya di kawasan Sungai Lai dan Sungai Kunjang. Menurutnya, banyak tongkang harus berhenti di tengah sungai sebelum melintasi kolong jembatan, sehingga menimbulkan gangguan navigasi dan risiko kecelakaan.

 

“Jangan sampai pembangunan tidak menjawab kebutuhan lapangan. Karena itu semua perencanaan dilakukan bersama tim teknis agar tepat sasaran,” Ungkap Firnanda. Minggu (7/12/2025).

 

Lebih lanjut, Firnanda menyebutkan pemerintah menargetkan dua titik tersebut dapat dimanfaatkan pada 2027. Dengan adanya fasilitas tambat tongkang, kapal tidak lagi memblokir alur pelayaran, sehingga keselamatan dan kelancaran distribusi logistik dapat meningkat signifikan.

 

Selain itu, sejumlah dermaga lain di daerah seperti Kutai Barat, Samarinda, dan Penajam Paser Utara juga masuk daftar prioritas pembangunan dan rehabilitasi.

 

“Dengan fasilitas yang memadai, aktivitas tambat dan bongkar muat bisa lebih teratur dan memberi pemasukan bagi provinsi,” Ucal Firnanda.

 

Kendati sejumlah rencana renovasi dermaga harus mundur dari jadwal akibat pengurangan anggaran TKD, pembangunan tetap berjalan melalui dukungan program Jospol Berat. Salah satu proyek yang kini dikerjakan telah mencapai progres fisik lebih dari 80 persen, meskipun serapan anggaran baru sekitar 60 persen dari total Rp2,8 miliar.

 

“Keselamatan pelayaran tidak bisa dilepaskan dari peran KSOP. Kami terus berkoordinasi agar tidak terjadi lagi insiden tabrakan kapal seperti sebelumnya,” Tutup Firnanda. (RI/ADV/DISKOMINFO)