Rudy Mas’ud Desak Pusat Keruk Sungai Mahakam untuk Atasi Banjir Samarinda

 

(Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM - Kekhawatiran warga terhadap banjir yang semakin sering melanda Samarinda dan daerah sekitarnya kembali menguat, seiring gagasan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam.

 

Upaya ini dinilai mendesak, namun terhambat persoalan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

 

Kepada awak media, Rudy Mas'ud mengungkapkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sungai dan alur pelayaran berada di bawah kendali pemerintah pusat.

 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatur navigasi dan alur pelayaran, sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PUPR bertanggung jawab terhadap pengerukan dan fasilitas pendukung.

 

“Izin operasional pengerukan memang berada di tangan pemerintah pusat. Tapi rekomendasinya tetap dari pemerintah provinsi. Yang kami soroti adalah kegiatan operasional sungai, karena itu seharusnya tanggung jawab Balai Wilayah Sungai,” Ungkap Rudy Mas'ud. Minggu (9/11/2025).

 

Selain itu, kebingungan di lapangan muncul akibat pembagian kewenangan yang tidak berjalan efektif. Rudy Mas'ud menilai hampir dua dekade pengerukan Mahakam tidak dilakukan secara serius.

 

“Sudah hampir dua puluh tahun kegiatan pengerukan Sungai Mahakam tidak dilakukan dengan serius. Padahal sungai ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur,” Ucapnya.

 

Dengan alur sungai yang semakin dangkal dan risiko banjir yang meningkat, Rudy mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret.

 

"Kita di daerah siap mendukung, tapi kewenangannya tetap ada di pusat,” Tegas Rudy Mas'ud.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR-Pera Kaltim, Runandar, memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

 

“Secara teknis memungkinkan dilakukan, tapi tetap butuh kajian mendalam. Biayanya besar dan memerlukan dukungan lintas instans. Namun ini layak dipertimbangkan karena manfaatnya besar bagi masyarakat,” Pungkasnya. (RI/ADV/DISKOMINFO)