Rudy Mas'ud Tegaskan Peran Strategis BBPOM Samarinda Awasi Keamanan Obat dan Makanan

 

(Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dalam pertemuan bersama BBPOM Samarinda/docpim)

SAMARINDA.JURNALETAM - Keamanan obat, makanan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan pentingnya peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda dalam memastikan seluruh produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar mutu dan aman digunakan.

 

Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala BBPOM Samarinda di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (18/11/2025).

 

“Peran BBPOM ini penting sekali dalam memastikan keamanan dan kualitas obat, kosmetik, dan makanan yang beredar,” Ungkap Rudy Mas'ud.

 

Selain itu, Rudy Mas'ud menjelaska bahwa fungsi pengawasan BBPOM menjadi semakin strategis seiring pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pendampingan yang tepat, BBPOM dapat membantu memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat—khususnya anak-anak—aman dan bebas dari bahan berbahaya.

 

“BBPOM Samarinda bisa melakukan pendampingan untuk memastikan keamanan makanan dalam program MBG,” jelasnya.

 

Rudy Mas'ud juga meminta BBPOM memperketat pengawasan terhadap produk makanan yang dijual di pasaran, terutama yang berpotensi mengandung zat berbahaya atau pengawet berlebih.

 

“Mutu makanan harus dijaga, terutama yang mengandung zat berbahaya seperti pengawet berlebih. Ini penting agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

 

Sementara itu, Kepala BBPOM Samarinda, Agung Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah bergabung dalam satuan tugas percepatan MBG di Kalimantan Timur. BBPOM bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk mencegah terjadinya keracunan pangan selama program berjalan.

 

“Kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk memastikan tidak terjadi keracunan pangan,” ujarnya.

 

Agung, yang baru sebulan menjabat sebagai Kepala BBPOM Samarinda, juga mengungkapkan masih tingginya pelanggaran pada produk kosmetik yang beredar di daerah.

 

“Seratus persen pelanggaran yang kami tangani di kabupaten/kota adalah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya,” pungkasnya. (ADV)