Jabatan Strategis Masih Kosong, Pemprov Kaltim Pastikan Proses Seleksi Transparan

 

 (Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM – Proses rotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengalami keterlambatan.

 

Publik pun mulai menaruh perhatian, sebab sejumlah posisi strategis masih diisi pelaksana tugas (Plt) sementara kinerja OPD memasuki masa krusial akhir tahun.

 

Di tengah sorotan itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan secara bersih dan jauh dari praktik transaksional.

 

Keterlambatan rotasi ini sebelumnya ditargetkan tuntas pada akhir Oktober 2025. Namun hingga memasuki Desember, perpindahan pejabat belum juga rampung. Beberapa kursi kepala dinas masih kosong, termasuk Kepala BKD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadispora, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hingga Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie serta RS Kanujoso Djatiwibowo.

 

Gubernur Rudy menampik anggapan bahwa molornya rotasi dipicu tarik-menarik kepentingan. Dirinya menegaskan proses berjalan bersih dan tidak ada ruang bagi praktik jual beli jabatan.

 

"Yang jelas kalau di Pemprov Kaltim tidak ada praktik transaksional. Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan,” tegas Rudy Mas'ud. Minggu (7/12/2025).

 

Rudy Mas'ud menilai saat ini pemerintah sedang fokus pada penyelesaian serapan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja seluruh perangkat daerah.

 

Agenda rotasi akan kembali digeser setelah seluruh pekerjaan akhir tahun tersebut rampung.

 

“Sabar ya, selambat-lambatnya Januari 2026. Kita selesaikan dulu pertanggungjawaban anggaran. Itu sangat penting,” Ucapnya.

 

Orang nomor satu di provinsi Kaltim itu juga memastikan mekanisme pengisian jabatan dilakukan secara ketat dengan mengutamakan profesionalisme serta kompetensi pejabat. Pengisian dilakukan melalui dua jalur, yakni rotasi internal antar-OPD dan seleksi terbuka untuk posisi yang membutuhkan tahap selter.

 

“Pertama soal profesionalisme, yang kedua adalah kompetensi. Dua poin ini yang diutamakan. Yang lainnya menyusul. Kita terbuka, semuanya sesuai aturan,” pungkasnya. (RI/ADV/DISKOMINFO)