(Foto: Sekda provinsi Kaltim, Sri Wahyuni/doc)
SAMARINDA.JURNALETAM – Di tengah tekanan fiskal yang kian menekan ruang gerak anggaran daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tetap memprioritaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Kendati APBD 2026 mengalami penyusutan drastis, Pemprov Kaltim memastikan dana darurat tetap dijaga agar mampu menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.
"BTT tahun depan itu ya, dananya tetap ada,” Ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Sabtu (6/12/2025).
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menjelaskan di APBD 2026, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tersisa Rp33,93 miliar, turun tajam dari Rp100 miliar pada tahun 2025.
Pemangkasan ini mengikuti koreksi pendapatan daerah yang merosot hingga Rp6,19 triliun akibat despitas pendapatan transfer pemerintah pusat yang anjlok 66,39 persen.
Dirinya menyebutkan BTT tidak hanya digunakan untuk penanganan bencana alam, tetapi juga untuk kebutuhan mendadak lain seperti pengendalian inflasi, pemenuhan putusan pengadilan, hingga pengeluaran tak terduga yang harus segera ditangani.
“BTT itu bukan cuma soal bencana, tapi juga kebutuhan mendadak pemerintah,” Jelas Sri Wahyuni.
Dalam kondisi fiskal yang sempit, Sri Wahyuni menambahkan Pemprov Kaltim tetap menunjukkan solidaritas antardaerah. Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp7,5 miliar untuk penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, masing-masing Rp2,5 miliar sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.
“Itu bagian dari solidaritas daerah, dan kami tetap jalankan,” Ujarnya.
Kendatinilainya mengecil, Sri Wahyuni optimis BTT 2026 diyakini masih memadai selama tidak terjadi bencana besar. Pemerintah berharap kondisi alam tetap stabil sehingga anggaran darurat tidak tersedot di luar perkiraan.
“Insya Allah cukup BTT itu. Mudah-mudahan saja Kalimantan Timur tidak ada bencana besar yang memerlukan dana sangat banyak,” Pungkasnya. (AS/ADV/DISKOMINFO)


No comments:
Post a Comment