(Foto: Kepala ESDM Provinsi Kaltim, Bambang Arwanto/doc)
SAMARINDA.JURNALETAM – Polemik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di tengah masyarakat seiring tingginya permintaan dan dugaan penyimpangan distribusi di beberapa wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bambang Arwanto, menekankan bahwa pengaturan dan penindakan pelanggaran penyaluran BBM subsidi sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina.
“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan atau subsidi tidak tepat sasaran, penanganannya tetap di pusat. Daerah hanya bisa memberikan masukan,” Ungkapnya. Jum'at (14/11/2025).
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan dasar hukum utama penyaluran BBM bersubsidi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yang mengatur secara jelas kategori penerima subsidi.
Dirinya menyebutkan bahwa sistem pendataan dan kontrol digital yang diterapkan Pertamina saat ini diharapkan dapat memperkuat akurasi distribusi dan mengurangi celah penyimpangan.
“Kalau sistem berjalan optimal, data pengguna akan terbaca jelas, sehingga penyimpangan dapat diminimalkan,” Jelas Bambang.
Meski kewenangan ada di pemerintah pusat, Bambang menambahkan Pemprov Kaltim tetap berkomitmen memberi masukan agar kebijakan subsidi BBM benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah penghasil energi tersebut.
“Harapan kami subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di lapangan,” Pungkasnya. (AS/ADV/DISKOMINFO)
No comments:
Post a Comment