BKD Kaltim Kumpulkan 180 Peserta dalam FKP untuk Perkuat Reformasi Birokrasi ASN

 

(Foto: Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno saat memberikan sambutannya/docpim)

SAMARINDA.JURNALETAM -  Upaya memperkuat kualitas layanan kepegawaian kembali digelorakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP).

 Forum ini membuka ruang dialog bagi ASN, instansi, dan penerima layanan untuk menyuarakan harapan mereka terhadap birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan manusiawi.

 Kegiatan yang mengusung tema “Layanan Manajemen ASN yang Adaptif, Responsif, dan Berorientasi pada Meritokrasi” itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, di Ruang Rapat 2 Kantor BKD Kaltim, Jumat (14/11/2025).

 FKP menjadi bagian dari komitmen BKD untuk menghadirkan layanan kepegawaian yang selaras dengan tuntutan zaman.

 Dalam sambutannya, Arief menekankan bahwa ASN kini memainkan peran lebih luas, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang mendorong birokrasi bekerja lebih efektif dan profesional.

 “Badan Kepegawaian Daerah memiliki peran penting sebagai pengungkit dalam memastikan talenta ASN tersedia, kompeten, dan mampu mendorong kinerja daerah menuju tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan hari ini memiliki makna strategis untuk memperkuat peran tersebut,” Ungkapnya.

 Selain itu, Arief juga mengapresiasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat layanan BKD Kaltim tahun 2024 yang mencapai 91,01. Meski demikian, menekankan masih banyak ruang untuk penyempurnaan, seperti mengurangi keluhan berulang, mempercepat proses layanan, serta memastikan prosedur pelayanan lebih mudah dipahami dan diakses oleh seluruh ASN maupun masyarakat.

 “Namun, capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Masih ada ruang yang perlu diperbaiki, seperti mengurangi keluhan berulang dari masyarakat, memperpendek waktu layanan, serta memastikan setiap prosedur pelayanan mudah dipahami, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh ASN maupun masyarakat umum,” Ucapnya.

 Sementara itu, Sekretaris BKD Kaltim ,Jane Nazaruddin menambahkan bahwa FKP dirancang sebagai ruang dialog kebijakan yang terstruktur antara penyelenggara dan pengguna layanan, termasuk stakeholder lainnya.

 “Melalui forum ini, kami berharap dapat meraih layanan kepegawaian yang lebih adaptif dan berorientasi pada meritokrasi,” Imbuhnya.

 FKP tahun ini diikuti 180 peserta, yang terdiri dari penyelenggara dan penerima layanan BKD, perangkat daerah, serta instansi vertikal. Sejumlah narasumber dari BKD Kaltim dan UPT BKD turut memberikan pemaparan sebagai langkah memperkaya perspektif dan rekomendasi untuk perbaikan layanan kepegawaian ke depan. (ADV)