Disdikbud Kaltim Genjot Pemerataan Guru di Wilayah 3T, Siapkan Kebijakan Afirmasi

 

 

(Foto: Plt Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim, Armin/doc)

 SAMARINDA.JURNALETAM –  Pemerataan pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi tantangan besar. Pasalnya, banyak sekolah di wilayah pelosok berjuang dengan minimnya guru dan distribusi tenaga pendidik yang tidak merata.

 

Kepada awak media, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menekankan bahwa kondisi tersebut tak bisa dibiarkan berlarut. Pihaknya kini tengah melakukan pemetaan kebutuhan guru secara detail di setiap daerah 3T.

 

“Tantangan terbesar adalah ketersediaan guru yang cukup dan merata. Karena itu kami lakukan pemetaan menyeluruh agar kebijakan tepat sasaran,” Ungkap Armin. Sabtu (15/11/2025).

 

Lebih lanjut, Armin menjelaskan merujuk kebijakan pusat UU 5/2014 dan PP 49/2018 bahwa pemenuhan tenaga pendidik tidak bisa sepenuhnya bergantung pada rekrutmen ASN atau PPPK.

 

“Ada daerah yang tidak bisa menunggu proses dari pusat. Di sinilah kita butuh strategi alternatif agar pembelajaran tidak terhenti,” Jelasnya.

 

Salah satu solusi yang disiapkan adalah kelas jarak jauh untuk mata pelajaran yang belum memiliki guru. Guru yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan juga akan diprioritaskan untuk ditempatkan kembali ke wilayah 3T.

 

Selain itu, Armin menambahkan peningkatan kompetensi guru akan diperkuat melalui skema pendanaan dari BOS maupun program kesejahteraan daerah, merujuk pada Permendikbud 6/2021 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurutnya percepatan pemerataan pendidikan di wilayah 3T memerlukan kepastian regulasi.

 

“Kebijakan afirmasi sangat penting agar layanan pendidikan di 3T tidak tertinggal. Semua anak Kaltim harus mendapatkan hak pendidikan yang sama,” Ucap Armin.

 

Untuk itu, Armin menambahkan pihaknya bersama DPRD kini tengah membahas Perda afirmasi pendidikan 3T sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam mewujudkan akses pendidikan yang adil hingga pelosok Kalimantan Timur. (RI/ADV/DISKOMINFO)