Anggaran Terpangkas, Kaltim Andalkan Kolaborasi untuk Naikkan Level 105 Desa Wisata

 

(Foto: Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM – Di tengah kekhawatiran pemotongan anggaran daerah yang diprediksi mencapai hampir Rp6 triliun pada 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), melalui Dinas Pariwisata (Dispar) memastikan sektor wisata tetap melaju.

Strategi kolaborasi besar-besaran ini digencarkan untuk menyelamatkan sekaligus memperkuat pengembangan desa wisata di seluruh wilayah.

 

Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa pihaknya mengusung sikap optimis dan tidak akan membiarkan keterbatasan anggaran menjadi hambatan.

 

“Kami harus kolaborasi karena aliran kita adalah aliran optimis, apa pun yang terjadi! Dispar harus maju,” Ungkapnya kepada awak media. Sabtu (15/11/2025).

 

Selain itu, Ririn menjelaskan, strategi utama yang kini dijalankan adalah menggandeng perusahaan pengampu, BUMN, lembaga keuangan, dan mitra strategis lain untuk mendanai dan mendukung program peningkatan desa wisata.

 

Berikut mitra pengampu desa wisata di Kaltim:

• Bank Indonesia (Samarinda)

• PLN Nusantara (Balikpapan)

• BI Balikpapan (PPU)

• PT Kideco (Paser)

• Indominco (Kukar)

• PT Bayan Group (Kutai Barat)

• Bank Kaltim (Mahakam Ulu)

• PT Indexim (Kutai Timur)

• Pupuk Kaltim (Bontang)

• Berau Coal (Berau)

 

“Kami fokus pada 105 desa wisata yang datanya sudah akurat. Tantangannya jelas, anggaran turun signifikan, jadi kami ajak perusahaan-perusahaan untuk turut mendukung pengembangannya,” Jelas Ririn.

 

Selain itu, Ririn menegaskan, kolaborasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga memperbaiki manajemen pengelolaan wisata yang selama ini belum optimal.

 

“Pengelolaan tetap di Pokdarwis. Kita mendampingi, membimbing, memonitor, sampai pada asesmen dan standardisasi,” Ucapnya.

 

Ririn berharap langkah kolaboratif ini dapat menjaga semangat pengembangan pariwisata, meskipun anggaran pemerintah tengah tertekan.

 

“Yang penting kita terus bergerak. Desa wisata harus naik kelas, ekonomi masyarakat harus ikut tumbuh,” pungkasnya. (RI/ADV/DISKOMINFO)