FGD Pengembangan Kakao Kaltim Digelar, Fokus Tingkatkan Nilai Tambah Petani

 

(Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan Disbun Kaltim, Asmirilda/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM - Upaya memperkuat kembali kejayaan komoditas kakao di Bumi Etam mulai digiatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Perkebunan Kaltim (Disbun) dalam agenda  Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data dan Informasi terkait pengembangan kakao, sebagai langkah menyamakan arah kebijakan dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan di lapangan.

 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Hevea, Kantor Disbun Kaltim, Selasa (11/11/2025) ini mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten/kota untuk mengkaji strategi penguatan rantai nilai kakao dari hulu hingga hilir.

 

Plt Kepala Disbun Kaltim yang diwakili Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem kakao berkeadilan dan berpihak kepada petani.

 

“FGD ini bertujuan mengumpulkan masukan dari kabupaten/kota terkait permasalahan di lapangan, kebijakan yang sedang dikembangkan, serta langkah-langkah yang bisa diadaptasi untuk mendorong transformasi perdagangan kakao yang berkeadilan dan pro-petani,” Ungkapnya.

 

Asmirilda berharap forum tersebut tidak hanya menjadi wadah diskusi, melainkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan secara konkret.

 

“Kami berharap hasil FGD ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada aksi nyata untuk mewujudkan pengembangan kakao yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur,” Ucapnya.

 

FGD menghadirkan pemaparan riset dan kebijakan kakao nasional dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia serta Badan Riset dan Inovasi Perkebunan Nusantara. Narasumber yang hadir antara lain Sholahuddin Akbar, Alvin Rizky Ramadhani, dan Broto Panji Waluyo.

 

Dalam materinya, Alvin Rizky Ramadhani menekankan pentingnya pendekatan berbasis data faktual daerah.

 

"Kami ingin mendengar langsung dari pemerintah daerah dan pelaku lapangan agar strategi pengembangan kakao bisa tepat sasaran, realistis, dan berkelanjutan,” tegasnya.

 

FGD ini diharapkan menjadi pondasi bagi penguatan komoditas kakao sebagai sumber ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan petani perkebunan di Kaltim. (RI/ADV/DISKOMINFO)