Gubernur Harum Dorong BTN Percepat Pembangunan Hunian di Kaltim dan Sekitar IKN

 

(Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud saat menerima audiensi bersama bank BTN Samarinda/docpim)

SAMARINDA.JURNALETAM - Kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan perbankan untuk mempercepat penyediaan perumahan.

 

Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Samarinda di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (18/11/2025).

 

Pada kesempatan itu, BTN memaparkan sejumlah program unggulan seperti BTN Properti, Rumah Murah BTN, Smart Residence, serta aplikasi BALE by BTN. Pihak BTN juga meminta arahan terkait langkah strategis untuk memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

 

Gubernur Harum mengapresiasi kontribusi BTN, namun menegaskan bahwa kebutuhan hunian di Kaltim masih jauh dari terpenuhi.

 

“BTN sudah menyalurkan 70.000 rumah selama 35 tahun, tetapi ini masih kecil. Kita memiliki 50.000 rumah tidak layak huni dan sekitar 250.000 kepala keluarga belum memiliki rumah,” Ungkapnya.

 

Selain itu, Seno Aji menjelaskan bahwa pembangunan IKN menjadikan Kaltim pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kebutuhan rumah semakin tinggi.

 

Karena itu, Gubernur meminta BTN menjalin koordinasi dengan Otorita IKN dan memprioritaskan lokasi strategis seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara.

 

Selain kawasan penyangga IKN, Harum juga menilai daerah pesisir memiliki potensi besar pengembangan permukiman, mencakup Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, dan Balikpapan. Untuk Kota Samarinda, kawasan Samarinda Seberang dinilainya cocok untuk pembangunan rumah susun karena berada dekat akses jalan tol.

 

Gubernur turut menyoroti peluang kerja sama untuk penyediaan hunian bagi pekerja perkebunan, mengingat Kaltim memiliki 3 juta hektare lahan perkebunan dan baru separuhnya yang berproduksi. Selain itu, kebutuhan rumah bagi ASN dan PPPK juga sangat besar, yakni sekitar 20.850 ASN dan lebih dari 10.000 PPPK.

 

“Pemerintah memiliki standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Karena itu kolaborasi ini sangat penting untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Harum menambahkan bahwa Pemprov Kaltim terus memperluas kemudahan layanan publik melalui program seperti Gratispol dan Jospol sebagai bentuk komitmen mempercepat pelayanan masyarakat.

 

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti arahan Gubernur, khususnya terkait pembangunan hunian di kawasan sekitar IKN, penguatan program pro-rakyat, skema pembiayaan yang lebih mudah, serta model kerja sama terpadu antara BTN dan Pemerintah Provinsi Kaltim. (ADV)