Hadapi Pengurangan Dana Pusat, Kaltim Garap Potensi PAD dari Tambat Kapal

 

(Foto: Penambatan kapal tugboat dan ponton di perairan Sungai Mahakam/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM - Di tengah ancaman pemangkasan dana transfer pusat pada tahun depan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengoptimalkan sektor tambat kapal sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menata ulang pemanfaatan alur Sungai Mahakam.

 

Kepada awak media, Analis Kebijakan Ahli Muda Dishub Kaltim, Rudianto Lumbantoruan, mengungkapkan alur Sungai Mahakam menyimpan potensi retribusi yang besar jika dikelola dengan lebih terstruktur oleh pemerintah daerah.

 

Selama ini, aktivitas tambat kapal masih banyak dikelola pihak swasta dan perorangan sehingga potensi pendapatan belum optimal masuk ke kas daerah.

 

“Dishub Kaltim sudah mendesain area tambat kapal di lahan provinsi, tepatnya di kawasan Sungai Lais dan Sungai Kunjang. Rencananya, tambatan kapal yang berada di tengah alur akan kita geser ke area tambat milik pemerintah,” Ungkapnya. Jum'at (28/11/2025).

 

Selain itu, Rudianto menilai studi dan desain fasilitas telah disusun tahun ini, sementara pembangunan fasilitas direncanakan mulai tahun depan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kaltim.

 

“Ini perintah Pak Gubernur. Bagaimana Dishub bisa ikut berkontribusi dalam memikirkan sumber pendapatan lain, selain yang sudah ada,” Ucapnya.

 

Kendati, kewenangan alur Sungai Mahakam berada di bawah otoritas pemerintah pusat, Rudianto menambahkan pihaknya tetap memiliki ruang untuk mengambil peran melalui kerja sama kelembagaan.

 

Rudianto juga mengingatkan jika pihak swasta selama ini dapat menjalankan skema konsesi tambat kapal, maka pemerintah daerah juga bisa melakukan hal serupa melalui Perusda.

 

Dengan dukungan regulasi KSOP, pengguna alur dapat diarahkan memindahkan tambatan dari tengah sungai ke fasilitas milik daerah.

 

“Banyak bentuk kerja sama yang bisa dilakukan. Jika nanti area tambat milik provinsi sudah tersedia, ditambah regulasi dari Perusda atau KSOP, pengguna alur bisa diarahkan untuk bergeser dari tengah alur ke fasilitas kita,” Pungkas Rudianto. (AS/ADV/DISKOMINFO)