Kaltim Kolaborasikan Gratispol dengan Program Kabupaten/Kota untuk Atasi Masalah Biaya Kos Mahasiswa

 

(Foto: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong sinergi program bantuan pendidikan, khususnya antara program Gratispol dan beasiswa milik pemerintah kabupaten/kota, untuk membantu meringankan biaya hidup mahasiswa selama menempuh studi.

 

Upaya ini dilakukan sebagai langkah menyeluruh agar mahasiswa tidak hanya terbantu dalam pembayaran UKT, tetapi juga kebutuhan dasar lainnya.

 

Hal ini diungkapkan wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Menurutnya, masih banyak mahasiswa yang menghadapi kendala finansial meski telah mendapatkan bantuan Gratispol dari pemprov. Karena itu, pihaknya kini berdiskusi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencari solusi bersama, termasuk pemanfaatan fasilitas asrama milik daerah.

 

“Kami diskusikan dengan pemerintah kabupaten, mereka memiliki asrama selama di Samarinda sehingga asrama tersebut bisa digunakan,” Ungkap Seno Aji kepada awak media. Jum'at (28/11/2025).

 

Selain itu, Seno Aji mencontohkan mahasiswa asal Kutai Barat (Kubar) yang telah menerima bantuan Gratispol, namun tetap kesulitan membiayai kebutuhan tempat tinggal selama kuliah di Samarinda. Sinergi antarprogram beasiswa dinilai dapat menutup kesenjangan tersebut.

 

Seno Aji juga menjelaskan Pemprov Kaltim mendorong pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendukung pendidikan putra-putri daerah.

 

“Dana CSR bisa dikelola pemerintah kabupaten untuk memberikan insentif kepada mahasiswa dari daerahnya,” Jelasnya.

 

Insentif itu dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk memenuhi biaya hidup seperti pembayaran kos, kebutuhan makan, dan kebutuhan harian lainnya.

 

Untuk itu, Seno Aji menekankan bahwa implementasi sinergi program pendidikan ini baru akan mulai berjalan pada tahun depan. Pada 2025, Pemprov Kaltim masih fokus pada pelaksanaan Gratispol untuk pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

 

“Nah kalau memang nanti ada kelanjutannya, kita akan diskusikan dengan kabupaten/kota,” pungkasnya.(AS/ADV/DISKOMINFO)