Pemprov Kaltim Genjot Normalisasi 3 Km Sungai Karang Asam Besar, Tersisa 800 Meter Terkendala Lahan

 

(Foto: Kabid Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Kaltim, Runandar/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM - Harapan warga untuk terbebas dari banjir yang kerap mengganggu aktivitas sehari-hari kini kembali tumbuh, seiring langkah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim dalam mempercepat normalisasi alur Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Karang Asam Besar.

 

Proyek ini nantinya difokuskan pada aliran sungai yang melewati Kelurahan Bukit Pinang, salah satu kawasan yang paling sering terdampak genangan.

 

Upaya tersebut dijalankan melalui sinergi antara Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, dengan tujuan memperlancar aliran air menuju hilir sehingga potensi banjir dapat ditekan secara signifikan.

 

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kaltim, Runandar, mengungkapkan normalisasi sudah dilakukan sepanjang 3,025 kilometer, mulai dari Jalan Saka hingga Perumahan Mahakam Grande.

 

“Kami telah menuntaskan sebagian besar pekerjaan teknis di sepanjang tiga kilometer lebih alur sungai. Upaya ini bertujuan agar air dari hulu dapat mengalir lebih cepat dan lancar,” Ungkapnya. Minggu (9/11/2025).

 

Namun, Runandae menyebutkan capaian ini masih menyisakan tantangan besar di lapangan. Pasalnya, masih ada sekitar 800 meter alur sungai yang belum bisa dinormalisasi karena padatnya permukiman warga di jalur tersebut.

 

"Terdapat sisa alur sungai sepanjang sekitar 800 meter yang belum dapat disentuh karena masih adanya pemukiman padat warga,” Ucapnya.

 

Selain itu, Runandar menekankan proyek normalisasi ini merupakan bagian dari sistem penanganan Sungai Karang Asam Besar yang sebelumnya tidak pernah tersentuh secara optimal.

 

“Untuk menyelesaikan masalah bottle neck, kami bergantung pada kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal pembebasan lahan dan komunikasi sosial yang humanis dengan warga,” Tegasnya.

 

Kendati masih menghadapi kendala lahan dan proses sosial, Runandar berharap kerja sama erat antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian proyek ini. “Target kami sederhana dan fokus. Masyarakat Bukit Pinang ingin hidup lebih nyaman tanpa dihantui banjir. Normalisasi ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih aman bagi seluruh warga,” tutup Runandar. (RI/ADV/DISKOMINFO)