Pemprov Kaltim Paparkan Strategi Akselerasi APBD 2025 dalam Rakor Kemendagri

 

(Foto: Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir saat memaparkan situasi belanja daerah provinsi Kaltim/docpim)

SAMARINDA.JURNALETAM - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara daring dari Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/11/2025).

 

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir tersebut turut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Ahmad Fatoni, serta kepala daerah dan perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

 

Mewakili Gubernur Kaltim, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir menyampaikan kondisi realisasi APBD Kaltim sekaligus strategi percepatan yang tengah disiapkan. Ia menyebut bahwa Kaltim memiliki struktur APBD yang besar sehingga membutuhkan perencanaan dan akselerasi yang matang.

 

“Posisi Kaltim masih seimbang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Untuk 2025, kami sudah menskenariokan percepatan penyerapan di awal tahun dan pada Desember 2024. Namun tahun 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya surat edaran penundaan pengadaan barang dan jasa,” Ungkapnya.

 

Selain itu, Muzakkir menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2026 bersama DPRD, namun masih menunggu penyesuaian terkait pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

 

Berdasarkan prognosis fiskal, selisih realisasi pendapatan dan belanja tahun 2025 dibandingkan 2024 diperkirakan sekitar 1 persen. Meski demikian, Muzakkir tetap optimistis.

 

“Kami optimistis akhir 2025 Kaltim dapat mencapai realisasi penyerapan APBD minimal 92 persen,” Jelas Muzakkir.

 

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa percepatan realisasi APBD menjadi hal krusial mengingat sisa waktu tahun anggaran hanya tinggal sekitar satu bulan. Ia memastikan Kemendagri terus memberikan dukungan, terutama dalam penyiapan petunjuk teknis agar tidak terjadi hambatan di daerah.

 

Di sisi lain, Dirjen Bina Keuangan Daerah Ahmad Fatoni memaparkan sejumlah solusi percepatan realisasi anggaran. Di antaranya:

 

pelaksanaan pengadaan dini sejak akhir Agustus,

 

percepatan belanja melalui e-katalog dan toko daring,

 

penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD),

 

percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah,

 

percepatan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK),

 

pelaksanaan penyusunan DED lebih awal,

 

pembayaran pekerjaan berbasis termin,

 

serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan.

 

Rakor ini diharapkan memberikan dorongan signifikan bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kaltim, dalam mengoptimalkan serapan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di penghujung tahun anggaran 2025. (ADV)