Pendapatan Daerah Merosot, Pemprov Kaltim Susun Strategi Tutup Celah Fiskal 2026

 

(Foto: Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni saat hadir dalam rapat paripurna di DPRD Kaltim/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menata strategi fiskal daerah menjelang tahun anggaran baru. Hal ini tampak dalam Rapat Paripurna ke-44 DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025), ketika Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, mewakili Gubernur, menyampaikan Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD provinsi Kaltim.

 

Rapat dipimpin langsung oleh, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud itu dihadiri unsur pimpinan seperti Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Hj Yenni Eviliana bersama 32 anggota dewan.

 

Pada kesempatan itu, Sri Wahyuni mengungkapkan total rancangan APBD Kaltim Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun.

 

“Pendapatan daerah tahun depan direncanakan Rp14,25 triliun, terdiri atas PAD Rp10,75 triliun dan pendapatan transfer Rp3,13 triliun,” Ungkapnya.

 

Dari sisi belanja, Sri memaparkan pemerintah daerah mengalokasikan Rp15,15 triliun, meliputi Belanja Operasi Rp8,16 triliun, Belanja Modal Rp1,06 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp33,93 miliar, dan Belanja Transfer Rp5,89 triliun.

 

Dirinya menyebutkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp900 miliar sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal.

 

"Ini menjadi ruang fiskal tambahan di tengah dinamika pendapatan,” Jelas Sri.

 

Namun, Pemprov Kaltim harus menghadapi tantangan besar berupa penurunan signifikan pada pos pendapatan transfer dari pusat. Sri menjelaskan bahwa angka tersebut menurun drastis dari rencana awal Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun, atau turun 66,39 persen.

 

“Sehingga total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali dari Kesepakatan KUA-PPAS yang semula Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun,” Tegas Sri.

 

Sri Wahyuni juga menambahkan penurunan serupa terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang merosot dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi Rp1,62 triliun.

 

“Ini tentu memberikan tekanan kepada pemerintah daerah, sehingga diperlukan strategi menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” Tutupnya. (RI/ADV/DISKOMINFO)