Seluruh Guru Sekolah Rakyat Samarinda Resmi Berstatus ASN, Layanan Pendidikan Kian Profesional

 

(Foto: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Isak/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM - Komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi anak kurang mampu semakin diperkuat. Seluruh tenaga pengajar di Sekolah Rakyat Samarinda kini resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun berasal dari keluarga prasejahtera.

 

Kepada awak media, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa perubahan status tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan memastikan keberlanjutan program pendidikan alternatif di bawah pengawasan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

 

“Semua tenaga pengajar sekarang sudah ASN. Ada yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada yang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” Ungkapnya. Kamis (13/11/2025).

 

Selain itu, Andi menjelaskan kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari PNS yang diperbantukan, sementara sebagian besar guru merupakan PPPK dari Kemensos. Sebelumnya, beberapa tenaga pengajar direkrut melalui sistem outsourcing sebelum kemudian diangkat menjadi PPPK oleh pemerintah pusat.

 

“Kebijakan ini menjadi langkah strategis agar program Sekolah Rakyat lebih profesional dan berkelanjutan,” Jelasnya.

 

Menurutnya, Sekolah Rakyat selama ini berfungsi sebagai solusi pendidikan alternatif bagi anak-anak yang kehilangan akses sekolah formal karena kondisi ekonomi, masalah sosial, maupun hambatan lainnya.

 

Dengan status ASN, diharapkan kualitas pembelajaran semakin meningkat, baik dari sisi kurikulum, manajemen pembelajaran, hingga pendampingan psikososial.

 

“Guru-gurunya tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing anak-anak agar bisa kembali menyesuaikan diri di lingkungan pendidikan formal,” Tegas Andi.

 

Dinas Sosial Kaltim berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana, sementara Kemensos menangani tata kelola teknis serta pengelolaan sumber daya manusia.

 

“Kolaborasi ini penting agar Sekolah Rakyat bisa terus berjalan dan memenuhi standar nasional,” tambah Andi.

 

Program Sekolah Rakyat di Samarinda telah menjadi salah satu bentuk intervensi sosial pemerintah untuk menekan angka putus sekolah di Kalimantan Timur. Dengan seluruh guru kini berstatus ASN, pemerintah optimistis keberlanjutan dan kualitas program semakin terjamin ke depan. (RI/ADV/DISKOMINFO)