Usai Terpilih Menjadi APPSI, Rudy Mas’ud Usul 38 Provinsi Punya Satu Klaster Badan Penghubung di IKN

 

 

(Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud saat memberikan sambutan usai dilantik menjadi ketua APPSI periode 2025-2030/docpim)

PENAJAM.JURNALETAM - Seruan untuk memperkuat sinergi nasional menggema di Ibu Kota Nusantara (IKN) ketika Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim, Rudy Mas’ud yang menyampaikan gagasan strategis usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029, Selasa (11/11/2025).

 

Dalam kesempatan itu, Harum sapaan karibnya mengusulkan agar kantor Badan Penghubung (Banhub) seluruh provinsi di Indonesia ditempatkan dalam satu klaster khusus di kawasan IKN.

 

Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan para gubernur dari 38 provinsi yang hadir dalam pengukuhan Dewan Pengurus APPSI di Aula Gedung Kemenko I IKN. Menurutnya, penempatan Banhub secara terintegrasi akan memperkuat koordinasi antarprovinsi sekaligus mencegah fragmentasi dalam penyaluran aspirasi daerah kepada Pemerintah Pusat.

 

“Kami minta 38 provinsi agar dipersiapkan dan ditempatkan dalam satu cluster di IKN. Ini bukan hanya simbol kebersamaan, tetapi bentuk nyata persatuan daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” Ungkap Rudy Mas'ud.

 

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan, keberadaan Banhub yang terpusat akan menjadi pusat koordinasi nasional antara daerah dan pemerintah pusat. Melalui konsep ini, setiap provinsi dapat dengan mudah berkoordinasi, berkomunikasi, dan menyalurkan kepentingannya secara kolektif, tanpa kehilangan identitas dan peran masing-masing dalam pembangunan nasional.

 

Badan Penghubung, lanjut Rudy, memiliki fungsi vital sebagai jalur utama koordinasi pemerintahan daerah, representasi potensi daerah, serta penyedia layanan administratif dan protokoler bagi kepala daerah ketika berkegiatan di Ibu Kota. Selain itu, Banhub berperan sebagai penghimpun aspirasi daerah untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat, sehingga memastikan daerah ikut aktif dalam penyusunan kebijakan nasional.

 

Dengan menyatukan kantor Banhub dalam satu kawasan, Rudy berharap akan tercipta sinergi yang lebih kuat antarprovinsi, mempercepat pertukaran informasi, serta meningkatkan efektivitas peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.

 

“Semangat kita adalah kebersamaan dan efisiensi. Dengan satu klaster, daerah dan pusat bisa berjalan seiring menuju Indonesia yang lebih maju,” Tutup Rudy Mas'ud. (ADV)