Meski Defisit, Rudy Mas'ud Sebut 2 T Untuk Program UKT dan SPP Gratis Tetap Jalan

 

(Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud/doc)

SAMARINDA.JURNALETAM – Di tengah tantangan fiskal yang berat, Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

 

Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah menjaga keberlanjutan pelayanan publik, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan meski daerah menghadapi defisit anggaran yang sangat besar.

 

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengungkapkan rancangan APBD 2026 mengalami kekurangan anggaran signifikan mencapai sekitar Rp6 triliun.

 

Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan efisiensi ketat di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

“Kekurangannya banyak sekali, kurang lebih 6 triliun. Tadi malam sudah kami tetapkan postur anggarannya,” Ungkap Rudy Mas'ud. Kamis (4/12/2025).

 

Lebih lanjut, Rudy Mas'ud menyebutkan efisiensi dilakukan melalui pemangkasan belanja non-prioritas, termasuk anggaran makan minum dan perjalanan dinas. Perampingan kegiatan OPD juga dilakukan secara drastis hingga mencapai 66 persen.

 

“OPD-OPD semuanya dirampingkan. Perampingannya sampai dengan lebih 50 persen, bahkan mencapai 66 persen,” Ucapnya.

 

Langkah ini membuat total APBD Kaltim turun dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp15,15 triliun. Meski terjadi penurunan anggaran yang besar, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa seluruh standar pelayanan minimum (SPM) tetap menjadi prioritas. Pemerintah juga memastikan bahwa dua sektor utama—pendidikan dan kesehatan—tetap mendapat penganggaran besar lebih dari Rp2 triliun.

 

"Gratis UKT tetap jalan, jangan ragu. Porsi anggarannya sudah ada,” Jelas Rudy Mas'ud.

 

Selain pendidikan dan kesehatan, Pemprov Kaltim tetap berupaya menjaga infrastruktur pelayanan dasar agar tidak terdampak pemangkasan.

 

Namun, program dan kegiatan di luar tiga sektor tersebut terpaksa harus dikurangi secara ketat demi menjaga stabilitas keuangan daerah.

 

“Saudara-saudaraku semuanya, kalau misalkan ada hal-hal yang belum terakomodir, mohon dimaafkan. Tetapi seluruh standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kalimantan Timur mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik dan normal,” Tutupnya. (AS/ADV/DISKOMINFO)