Pemprov Kaltim Perkuat Sinergi Tekan Angka Stunting Lewat Rakor Persiapan

 

(Foto: Sekda Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni saat memimpin rakor persiapan tekan angka stunting/docpim)

SAMARINDA.JURNALETAM -  Upaya menurunkan angka stunting di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Melalui kerja sama lintas sektor, Pemprov Kaltim menggelar Rapat Persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Tepian 2, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (7/11/2025).

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, serta Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Turut hadir pula perwakilan instansi terkait yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah.

 Pada kesempatan itu, Sri Wahyuni menekankan pentingnya langkah koordinatif antarinstansi agar kebijakan penurunan stunting lebih terarah.

 Dirinya mengungkapkan setiap daerah memiliki tantangan berbeda. Samarinda dan Kutai Timur, misalnya, masih menghadapi kendala dalam pemutakhiran data dan pelaksanaan monitoring, sementara Kutai Kartanegara sudah menunjukkan hasil positif meski koordinasi tim di lapangan masih perlu diperkuat.

 “Kita harus memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran, serta kolaborasi antarprogram berjalan baik. Ini menjadi dasar bagi provinsi untuk melakukan supervisi dan fasilitasi kepada kabupaten dan kota,” ujar Sri Wahyuni.

 Selain itu, Sri Wahyuni menejelaskan meski kewenangan utama ada di tingkat kabupaten/kota, Pemprov Kaltim berkomitmen mendukung penuh dengan memberikan pendampingan dan penguatan kelembagaan.

 Sementara itu, Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, menyampaikan bahwa angka stunting di Kaltim memang menunjukkan tren menurun, namun belum signifikan.

 “Pada 2023, angka stunting kita sebesar 22,9 persen dan tahun 2024 turun menjadi 22,2 persen. Penurunannya baru 0,7 persen, masih perlu kerja keras bersama,” jelasnya.

 Karena itu, DP3A berinisiatif membentuk kembali Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk memperkuat koordinasi, meskipun masa kerja tim sebelumnya telah berakhir pada 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

 Berdasarkan data DP3A, empat dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim mengalami penurunan prevalensi stunting. Penurunan terbesar tercatat di Kota Bontang, dari 27,4 persen menjadi 20,7 persen, sedangkan Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan angka terendah yaitu 14,2 persen. Sebaliknya, Kutai Barat mencatat angka tertinggi 27,6 persen, disusul Mahakam Ulu yang meningkat 9,5 persen dan Samarinda naik 4,1 persen. Pemprov Kaltim menegaskan, sinergi dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian serta kendala di setiap daerah akan menjadi fokus utama dalam Rakor mendatang, guna menyusun strategi yang lebih efektif untuk menekan angka stunting di Bumi Etam. (ADV)