Plat Nomor Truk CPO Didominasi Luar Kaltim, Pemprov Segera Siapkan Regulasi Baru

 

(Foto: Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur, Seno Aji saat berdiskusi terkait maraknya truk CPO berplat luar Kaltim/docpim)

SAMARINDA.JURNALETAM - Rasa heran menyelimuti Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji saat menempuh perjalanan darat dari Kabupaten Berau menuju Samarinda, usai membuka Kemah Dewan Kerja Pramuka Tingkat Daerah di Bumi Perkemahan Mayang Mengurai 2 beberapa waktu lalu.

 

Di sepanjang jalur Tanjung Redeb–Kelay–Muara Wahau–Sangatta, dirinya mendapati pemandangan yang tak biasa, yakni puluhan truk pengangkut crude palm oil (CPO) lalu-lalang, namun hampir semuanya menggunakan pelat nomor dari luar Kaltim.

Seno Aji menilai truk-truk dengan pelat AB, B, DD, hingga DP mendominasi jalur tersebut, meski beroperasi setiap hari di wilayah Kaltim

 

“Saya kaget, dari puluhan truk yang kami jumpai, yang berpelat KT mungkin hanya 5–7 persen,” Ungkap Seno Aji kepada awak media. Selasa (18/11/2025).

 

Melihat kondisi ini, Seno Aji pun menegaskan perlunya regulasi yang tegas agar aktivitas kendaraan angkutan perkebunan di Kaltim memberikan kontribusi yang sesuai bagi daerah.

 

Jika belum ada dasar hukum yang mengatur, ia menyatakan Pemprov siap menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai langkah awal sebelum dibahas lebih lanjut menjadi peraturan daerah.

 

Selain itu, Seno Aji juga meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki kondisi jalan nasional di jalur tersebut, mengingat intensitas kendaraan berat yang melintas sangat tinggi.

 

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menyambut baik laporan Seno Aji dan menegaskan bahwa pemindahan pelat nomor kendaraan truk CPO ke KT harus segera dilakukan.

 

“Segera lakukan penertiban secara edukatif kepada perusahaan-perusahaan untuk memindahkan pelat ke KT. Tapi jangan sampai menghambat operasional mereka,” Tegas Rudy Mas'ud.

 

Pemprov Kaltim berharap langkah ini dapat menciptakan keadilan fiskal, ketertiban transportasi, sekaligus menjaga kualitas infrastruktur yang menjadi jalur utama perekonomian daerah. (ADV)